Warkem, janda tua yang miskin tak dapat dana BLSM (Robbi Sofwan Amin/VIVAnews )
VIVAnews - Upaya pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin yang terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tampaknya tidak berjalan mulus, setidaknya di Desa Rempoah ini.
Warkem, seorang janda tua miskin yang hidup sebatang kara di sesa yang masuk Kecamatan Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, itu justru tidak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diperuntukkan bagi warga miskin.
Warkem tinggal di rumah kecil berlantai tanah yang hanya disekat dua bagian yaitu, dapur dan tempat tidur. Setiap hari, Warkem hanya beraktivitas di dalam ruangan multifungsi, dapur sekaligus menjadi ruang tamu dan tempat menyimpan berbagai macam perabotan.
Untuk memasak, Warkem menggunakan tungku kayu bakar. Di samping tungku berserakan kayu bakar dan daun kelapa yang sudah kering untuk menghidupkan api.
Warkem, seorang janda tua miskin yang hidup sebatang kara di sesa yang masuk Kecamatan Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, itu justru tidak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diperuntukkan bagi warga miskin.
Warkem tinggal di rumah kecil berlantai tanah yang hanya disekat dua bagian yaitu, dapur dan tempat tidur. Setiap hari, Warkem hanya beraktivitas di dalam ruangan multifungsi, dapur sekaligus menjadi ruang tamu dan tempat menyimpan berbagai macam perabotan.
Untuk memasak, Warkem menggunakan tungku kayu bakar. Di samping tungku berserakan kayu bakar dan daun kelapa yang sudah kering untuk menghidupkan api.
Saat VIVAnews berkunjung, Kamis 27 Juni 2013, Warkem tengah memasak air. Dia sedang bersiap menyantap nasi putih dingin tanpa lauk. "Saya tidak dapat (BLSM), tidak terdaftar," begitu kata dia.
Sementara itu, Sutarso, tetangga Warkem mengaku telah menerima kiriman KPS yang dikirim pemerintah. Sutarso yang kondisi ekonominya jauh lebih baik dibandingkan Warkem juga mengaku heran.
"Mengapa Ibu Warkem yang dulu mendapatkan BLT, sekarang tidak mendapatkan KPS," tuturnya.
Selain Warkem, masih ada sejumlah warga miskin lain yang tidak mendapatkan KPS. Pemerintah desa mengaku tidak tahu menahu tentang program ini. Pemerintah desa menyatakan bahwa program KPS langsung dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Sutarso, tetangga Warkem mengaku telah menerima kiriman KPS yang dikirim pemerintah. Sutarso yang kondisi ekonominya jauh lebih baik dibandingkan Warkem juga mengaku heran.
"Mengapa Ibu Warkem yang dulu mendapatkan BLT, sekarang tidak mendapatkan KPS," tuturnya.
Selain Warkem, masih ada sejumlah warga miskin lain yang tidak mendapatkan KPS. Pemerintah desa mengaku tidak tahu menahu tentang program ini. Pemerintah desa menyatakan bahwa program KPS langsung dari pemerintah pusat.
Pengusaha Sukses Malah Dapat
Sementara itu, pengusaha sukses di Palembang, Sumatera Selatan jutsru mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang merupakan kartu untuk mengambil dana BLSM. Tasman (35 tahun) mengaku heran, ketika diberikan kartu untuk mengambil dana BLSM.
"Saya juga tidak tahu dapat kartu bantuan ini. Sebab, ketua RT memanggil saya dan langsung memberikan kartu ini," kata Tasman saat ditemui VIVAnews di kediamannya.
Selain sebagai pengusaha kulit ular, Tasman juga memiliki banyak rumah kontrakan dan usaha lain. Dia juga memiliki mobil pribadi, Toyota Avanza. Tasman (35 tahun), seorang pengusaha kulit ular yang beromzet jutaan rupiah per bulan, justru mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang merupakan kartu untuk mengambil dana BLSM.
Warga Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang itu mengaku menerima KPS beberapa hari lalu.
"Saya juga tidak tahu dapat kartu bantuan ini. Sebab, ketua RT memanggil saya dan langsung memberikan kartu ini," kata Tasman saat ditemui VIVAnews di kediamannya.
Meski mendapatkan kartu KPS, dia berniat dana BLSM yang nanti dicairkan akan diberikan kepada tetangganya yang bekerja sebagai tukang cuci, Marsuni (34 tahun). "Dia tak mempunyai rumah, karena kartu ini tidak dapat diwakilkan saya sendiri akan mengambilnya," tuturnya.
Selain sebagai pengusaha kulit ular, Tasman juga memiliki banyak rumah kontrakan dan usaha lain. Dia juga memiliki mobil pribadi, Toyota Avanza.
Sementara Marsuni, ibu tiga anak yang berpenghasilan Rp300 ribu perbulan, mengaku tak mendapatkan kartu KPS dari pemerintah. "Tidak dapat Mas, saya juga tidak tahu kenapa. Memang saya sudah lapor ke RT dan lurah, tetapi kata mereka yang mendata bukan mereka, tetapi orang pusat," tuturnya.
Ketua RT Akui Salah Sasaran
Sementara itu, pengusaha sukses di Palembang, Sumatera Selatan jutsru mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang merupakan kartu untuk mengambil dana BLSM. Tasman (35 tahun) mengaku heran, ketika diberikan kartu untuk mengambil dana BLSM.
"Saya juga tidak tahu dapat kartu bantuan ini. Sebab, ketua RT memanggil saya dan langsung memberikan kartu ini," kata Tasman saat ditemui VIVAnews di kediamannya.
Selain sebagai pengusaha kulit ular, Tasman juga memiliki banyak rumah kontrakan dan usaha lain. Dia juga memiliki mobil pribadi, Toyota Avanza. Tasman (35 tahun), seorang pengusaha kulit ular yang beromzet jutaan rupiah per bulan, justru mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang merupakan kartu untuk mengambil dana BLSM.
Warga Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang itu mengaku menerima KPS beberapa hari lalu.
"Saya juga tidak tahu dapat kartu bantuan ini. Sebab, ketua RT memanggil saya dan langsung memberikan kartu ini," kata Tasman saat ditemui VIVAnews di kediamannya.
Meski mendapatkan kartu KPS, dia berniat dana BLSM yang nanti dicairkan akan diberikan kepada tetangganya yang bekerja sebagai tukang cuci, Marsuni (34 tahun). "Dia tak mempunyai rumah, karena kartu ini tidak dapat diwakilkan saya sendiri akan mengambilnya," tuturnya.
Selain sebagai pengusaha kulit ular, Tasman juga memiliki banyak rumah kontrakan dan usaha lain. Dia juga memiliki mobil pribadi, Toyota Avanza.
Sementara Marsuni, ibu tiga anak yang berpenghasilan Rp300 ribu perbulan, mengaku tak mendapatkan kartu KPS dari pemerintah. "Tidak dapat Mas, saya juga tidak tahu kenapa. Memang saya sudah lapor ke RT dan lurah, tetapi kata mereka yang mendata bukan mereka, tetapi orang pusat," tuturnya.
Ketua RT Akui Salah Sasaran
Saat dikonfirmasi, Ketua RT 17, Suryati mengakui adanya pembagian kartu KPS yang salah sasaran tersebut. "Benar Tasman tercatat warga sini. Jujur saat pembagian kartu itupun saya bingung. Sebab, Tasman orangnya berkecukupan tetapi menerima kartu KPS," katanya.
Jika ada perintah dari pemerintah pusat untuk menarik kartu itu dari tangan Tasman, ibu ketua RT ini akan segera menariknya. "Karena pemerintah salah sasaran. Yang mendata pun bukan dari RT atau pihak lurah," kata dia.
Suryati menambahkan, di wilayahnya ada sekitar 15 kepala keluarga yang menerima KPS, dan 4 di antaranya adalah orang berkecukupan.
"Sempat kartu KPS ini saya tahan 1 minggu karena bingung ada warga saya yang berkecukupan tetapi menerima. Setelah berkonsultasi dengan RT lain saya bagikan," katanya. (adi)
Jika ada perintah dari pemerintah pusat untuk menarik kartu itu dari tangan Tasman, ibu ketua RT ini akan segera menariknya. "Karena pemerintah salah sasaran. Yang mendata pun bukan dari RT atau pihak lurah," kata dia.
Suryati menambahkan, di wilayahnya ada sekitar 15 kepala keluarga yang menerima KPS, dan 4 di antaranya adalah orang berkecukupan.
"Sempat kartu KPS ini saya tahan 1 minggu karena bingung ada warga saya yang berkecukupan tetapi menerima. Setelah berkonsultasi dengan RT lain saya bagikan," katanya. (adi)
Program BLSM merupakan kompensasi kepada warga miskin terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah menganggarkan Rp9,3 triliun sebagai dana kompensasi bagi 15,5 juta keluarga miskin. Masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan.
sumber:http://www.bringislam.web.id/2013/06/janda-miskin-sebatang-kara-tak-dapat-BLSM-Pengusaha-kaya-malah-dapat.html
